Kabar Perpres PPPK, BKN: Semua Menteri Terkait Sudah Menandatangani, Mari Berdoa Agar Cepat Keluar

Selamat beraktifitas untuk rekan honorer di manapun berada. Para tenaga honorer K2 saat ini memang tengah menunggu kehadiran peraturan presiden (Perpres) sebagai payung hukum yang mengatur jabatan hingga pengaturan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun hingga saat ini masih dipertanyakan keberadaannya.

Tetapi menurut kabar hari ini bahwa, mengenai kabar perpres PPPK kabarnya semua menteri yang terkait sudah menandatanganinya.

Sebagaimana mengutip situs JPNN.com, Jumat, 14 Februari 2020 – 07:09 WIB, Kepala BKN saat dihubungi wartawan JPNN.com mengatakan bahwa menurutnya semua menteri yang terkait sudah menanandatangani rancangan Perpres tersebut. Artinya isi yang termaktub dalam Rancangan Perpres sudah disepakati seluruh kementerian terkait.

Jikalau Perpres belum juga diterbitkan, Kepala BKN tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebab, di tingkat kementerian/lembaga semua sudah clear. Mengajak untuk berdoa, semoga perpres bisa cepat keluar.

"Berdoa saja semoga Perpres cepat keluar. Kalau di tingkat K/L sudah tidak ada masalah makanya kan posisi Perpres ada di Setneg," ucap Bima, Jumat (14/2/2020).

Sementara dilain kesempatan sikap Mendikbud Nadiem Makarim. Walaupun 51 ribu PPPK yang lulus kebanyakan guru honorer K2, dia enggan berkomentar lebih. Alasannya, bukan kewenangannya untuk menyampaikan terkait status Perpres PPPK.

Lebih lanjut Nadiem juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mencarikan solusi terbaik untuk penyelesaian masalah guru honorer. Diakuinya masalah guru honorer ini cukup pelik sehingga tidak bisa gegabah menetapkan solusinya.

"Makanya untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang berkinerja baik tetapi gajinya kecil, kami berikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengambil maksimal 50 persen dana BOS untuk gaji guru honorer," pungkasnya.


---------------------------------
Sumber:
JPNN.com
Jumat, 14 Februari 2020 - 07:09 WIB

Berbagi :